Kenali ruang hidupmu, pahami masalahnya, suarakan keadilan ekologis, dan ambil bagian bersama jaringan rakyat di seluruh Indonesia.
Terdeteksi 1.258 hotspot high-confidence di konsesi sawit & PBPH Kalimantan serta 578 hotspot di Papua Selatan.
Menjawab rasa ingin tahu publik tentang siapa kami dan apa misi perjuangan keadilan ekologis.
Kupas tuntas krisis ekologis nasional dan lima pilar kampanye utama WALHI dengan bahasa yang tajam, berbasis bukti, dan mudah dipahami.
Ribuan hotspot kebakaran hutan di Kalimantan & Papua akibat alih fungsi lahan sawit & konsesi tambang berskala besar.
Proyek geothermal Mataloko, hilirisasi nikel, dan pembakaran sampah PLTSa berkedok hijau yang merampas ruang hidup warga.
Pembukaan hutan skala masif seluas 2,3 juta hektar di Papua Selatan & Merauke atas nama proyek pangan strategis nasional.
Darurat sampah TPA Cipeucang, Limo Depok, dan Jatiwaringin serta dampak krisis iklim yang membebani warga perkotaan.
Warga petani di Lombok Tengah bersama WALHI NTB menuntut kepastian hukum atas tanah garapan rakyat yang telah dikelola puluhan tahun demi kedaulatan pangan lokal.
Mengapa skema perdagangan karbon semata gagal menghentikan emisi? WALHI mengulas pentingnya kerja sama non-pasar berbasis hak masyarakat adat.
Investigasi lapangan WALHI menemukan titik panas berulang di dalam konsesi perusahaan yang mengklaim standar keberlanjutan global.
Akses terbuka seluruh dokumen riset, kertas posisi, jurnal ilmiah, hingga infografis ringkas untuk publik, akademisi, dan jurnalis.
Outlook tahunan WALHI mengenai situasi krisis iklim, agraria, dan hukum lingkungan nasional.
Rekomendasi kebijakan mendesak untuk menghentikan kriminalisasi pejuang lingkungan (Anti-SLAPP).
Kajian mendalam mengenai dampak limbah tailing terhadap ruang tangkap nelayan tradisional.
Visualisasi data ringkas 33 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik dan risikonya.
Kisah ketangguhan perempuan akar rumput merawat benih lokal dan melawan krisis pangan.
Rangkuman perkembangan litigasi lingkungan, aksi solidaritas, dan agenda kampanye nasional.
Sikap resmi konsolidasi gerakan pemuda lintas wilayah menuntut pemulihan ekosistem Sumatra.
Analisis hukum terhadap pelemahan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan dalam tata ruang.
Dilengkapi ringkasan bahasa populer agar mudah dipahami siapa saja.
Intinya Apa? Menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak gugat organisasi lingkungan (legal standing) dan larangan kriminalisasi pejuang lingkungan (Pasal 66).
Intinya Apa? Menegaskan bahwa hutan adat berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat dan tidak boleh serta-merta diklaim negara untuk diberikan konsesinya kepada korporasi.
Intinya Apa? Mekanisme penghentian tuntutan pidana maupun gugatan perdata balasan terhadap warga, aktivis, maupun akademisi yang memperjuangkan lingkungan sehat.
Intinya Apa? Mewajibkan produsen kemasan menarik kembali/mengelola sampah produknya dan melarang praktik pembuangan terbuka (open dumping) yang memicu bencana TPA.
Krisis ekologis bukan cerita masa depan yang jauh. Suarakan keresahan yang paling kamu rasakan di keseharianmu.
Bantu kami mengukur seberapa mudah informasi advokasi WALHI dipahami (Skala 1 – 5).
Kirimkan laporan kondisi lingkungan di daerahmu atau daftarkan dirimu menjadi bagian dari jaringan relawan WALHI.
Laporkan krisis ekologi, pencemaran sungai, atau darurat sampah di sekitar tempat tinggalmu untuk ditindaklanjuti WALHI.
Jadilah bagian dari jaringan pejuang keadilan ekologis di 28 Eksekutif Daerah. Ikuti aksi, diskusi, dan kampanye kreatif.
Unduh template TikTok, fakta terverifikasi, infografis, dan panduan caption untuk ikut menjadi komunikator isu lingkungan.
Template video vertikal, hook pembuka 5 detik pertama, dan kerangka storytelling lomba "Dari Scroll Jadi Aksi".
Lembar fakta terverifikasi WALHI seputar Karhutla, Nikel, Food Estate Papua, dan Krisis Sampah TPA.
Panduan penulisan caption, ajakan bertindak (CTA), dan tagar resmi #DariBacaJadiBergerak #KeadilanEkologis.
Organisasi gerakan lingkungan hidup tertua di Indonesia dengan tata kelola kedaulatan anggota yang partisipatif.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) lahir pada 15 Oktober 1980 melalui Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) I di Jakarta, berawal dari Kelompok Sepuluh Pengembangan Lingkungan Hidup pada akhir 1970-an.
Sejak akhir 1980-an, WALHI memelopori advokasi hukum lingkungan melalui hak gugat organisasi (legal standing) pertama di Indonesia dalam kasus pencemaran PT Inti Indorayon Utama, serta terus memperjuangkan hak konstitusional rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di tingkat nasional maupun jejaring global Friends of the Earth International.